Analisis Kebijakan Pelestarian Koleksi melalui Alih Media di Perpustakaan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelestarian koleksi melalui alih media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Fokus penelitian diarahkan pada kajian normatif terhadap ketentuan undang[1]undang serta analisis implementasi kebijakan alih media berdasarkan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah peraturan perundang[1]undangan, dokumen kebijakan, publikasi resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pelestarian koleksi dan alih media. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelestarian koleksi, termasuk legitimasi terhadap kegiatan alih media sebagai strategi pelestarian informasi dan warisan dokumenter bangsa. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh regulasi turunan, struktur kelembagaan, dan program pelestarian yang dijalankan oleh Perpustakaan Nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan konsistensi kebijakan operasional. Dengan demikian, alih media dipahami sebagai kebijakan publik strategis dalam menjamin keberlanjutan koleksi dan akses informasi bagi masyarakat.