PENJATUHAN SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract
Nowadays, the development of perpetrators of criminal acts of corruption is not only perpetrate by individuals, but is also often committed by corporations. This behavior can be categorized as a corporate crime, so it has a very broad impact on society. Due to having such a broad impact, the Government began to regulate criminal sanctions for corporations involved in corruption cases. But in reality, there are still decisions that contradict the regulations that have been issued by the Government. One of them is in Decision No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, which is the focus of this research. In this study, the author uses the concept of accountability and the imposition of criminal sanctions against corporations. Based on the researcher's analysis, the verdict of the decision that imposes criminal sanctions on the management and the corporation may be carried out even though the corporation is not prosecuted by the Public Prosecutor. This was confirmed by the Supreme Court judge's conviction regarding Article 20 paragraph (1) of the Law. No. 31 of 1999 as amended by Law. No. 20 of 2001. When using the theory of corporations that act, the management and corporations are responsible, the verdict of Decision No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI can also be justified.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Ali, Mahrus. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum. Cetakan IX. Sinar Grafika. Jakarta
Hanadi, Saryono. Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Dinamika Volume 10. No. 1 Januari 2010
Kristian. 2016. Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertangungjawaban Pidana Korporasi. Bandung, Refika Aditama
Mahkamah Agung. 2015. Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi: Dilengkapi Beberapa Puusan. Jakarta: Biro Hukum Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia
Margono. 2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Cetakan VII. Kencana. Jakarta
Padil. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV No. 1 April 2016
Prasetya, Rudi. 1989. Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Priyatno, Dwidja. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi. Depok: Kencana.
Remi, Sutan. 2017. Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
Satria, Hariman. Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2 Desember 2018
Sjawie, Hasbullah F. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana.
Suhariyanto, Budi. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 1 Juni 2018
Suhariyatno, Budi. Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Rechtvinding Volume 7 Nomor 1 April 2018
Yunara, Edi. 2012. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
DOI: http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.16237
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Address: Yudisia Research Center, Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, IAIN Kudus; Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322