TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA- LEMBAGA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Junaidi Abdullah

doi:10.21043/yudisia.v5i1.696

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA- LEMBAGA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Junaidi Abdullah

Abstract

Corruption in Indonesia continues to increase from year to year. Corruption has become an extraordinary crime. Thus its eradication can no longer be done customarily, but it should be charged with an extraordinary way. Corruption can pose a danger to human life, because it has penetrated into various sectors such as education, health, provision of food and clothing of the people, religious life, and other social services. In Indonesia, the departments in charge of corruption are police, prosecutors and KPK. The task of the police in dealing with a criminal offense is doing the investigation. The task of attorney in dealing with corruption is also conducting an inspection, investigation and prosecution. Then, KPK is also conduct an inspection, investigation and prosecution.

Keywords: task, authority, departments

Full Text:

PDF

References

ICCE, 2006, Demokrasi, Hak asasi Manusi dan Masyarakat Madani, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Inpres no 9 dan 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana tahun 2012

Komisi Pemberantasan Korupsi,2006, Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999), PT, Citra Aditya Bakti, Bandung

Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang–Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang–Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

KUHAP

DOI: http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.696

Refbacks

There are currently no refbacks.

Username
Password
Remember me