PENGARUH KONFIGURASI POLITIK PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM

Abstract

Konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu. Pada periode 1945-1959, konfigurasi politik yang ditunjukkan di era ini adalah konfigurasi politik demokratis. Kehidupan politik ditandai sebagai demokrasi liberal. Konfigurasi ini muncul bahwa politik memainkan peran yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan melalui negara hukum (parlemen). Dalam era demokrasi terpimpin (1959-1966), konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi otoriter. Partai politik, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak memiliki peran politik yang signifikan dalam periode ini. Secara umum, produk hukum yang dihasilkan di era ini adalah hukum konservatif. Pada periode 1966 - 1993, awal Orde Baru adalah demokrasi. Namun, Orde Baru ini akhirnya membentuk konfigurasi otoriter. Eksekutif sangat dominan, press atau media dikontrol, legislatif ditandai sebagai lembaga yang lemah karena telah ditanamkan di tangan eksekutif melalui Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan adalah karakter konservatif. Di era reformasi, hukum yang langsung diubah, terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan (hukum konstitusi). Berbagai undang-undang produk politik Orde Baru langsung diubah dengan membongkar pada asumsi-asumsi serta hilangnya kekerasan politik.

Kata Kunci: Konfigurasi, Politik, Produk, Hukum.

THE INFLUENCE OF GOVERNMENTS POLITICAL CONFIGURATION TO THE PRODUCT OF LAW. Certain political configuration will produce the character of certain law products. In the period 1945-1959, the political configuration shown in this era was a democratic political configuration. Political life was characterized as a liberal democracy. This configuration appeared that parties played a very dominant role in the process of policy formulation through the constitutional state (parliament). In the era of guided democracy (1959-

1966), the political configuration displayed was the configuration of the authoritarian. Political parties, except the Communist Party of Indonesia (PKI), did not have a significant political role in this period. In general, the law product resulted in this era was a conservative law. In the period

1966 - 1993, the beginning of the New Order was democratic. However, this New Order eventually formed authoritarian configuration. Executive was very dominant, Press or media was controlled, legislative characterized as a weak institution because it has been implanted in the hands of the executive through the Functional Group (Golkar) and the Indonesian Armed Forces (ABRI). Thus, the resulting law product was conservative character. In the reform era, the laws were directly modified, especially public laws relating to the distribution of power (constitutional law). Various laws of New Order politics products directly were changed by dismantling upon assumptions as well as the disappearance of political violence.

Keywords: Configuration, Politics, Products, Laws.