KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji legalitas kepemimpinan perempuan dari perspektif Nahdlatul Ulama (NU). Kajian ini termasuk dalam kajian sosiologi hukum disebabkan adanya perubahan hukum dan perubahan sosio-kultural yang mengubah paradigma praktisi hukum dalam menentukan hukum. Kerangka konsepnya berawal dari teori maslahah. Sumber data primer terdiri dari hasil keputusan resmi organisasi, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berhubungan dengan tema sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum Munas NU di Lampung tahun 1992, NU selalu konsisten melarang perempuan menjadi pemimpin, namun setelah NU mengeluarkan metodologi ijtihad baru, ada pergeseran paradigma NU dalam menyikapi kepemimpinan perempuan. Lewat Munas NU di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun

1997 dan Muktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999, NU meneguhkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin dengan syarat ada kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan dengan peran domestiknya.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Aswaja, Moderasi.

WOMEN LEADERSHIP: THE VIEWS OF NAHDLATUL UAMA (NU). This paper aims to assess the legality of womens leadership from the perspective of Nahdlatul Ulama (NU). This study was included in the study of sociology of law due to changes in the legal and socio-cultural changes that alter the paradigm of legal practitioners in determining the law. Framework concept originated from the theory maslahah. The primary data source consists of the results of the official decision of the organization, while secondary data in the form of reference related to the theme, while the analysis of data using content analysis (content analysis). The results showed that before the General Assembly in Lampung 1992 NU, NU always consistent prohibit women from being leaders, but after NU issued a new methodology of ijtihad, there is a paradigm shift in addressing womens leadership NU. Through NU National Conference in Nusa Tenggara Barat (NTB) in 1997 and the 30th Congress in Lirboyo 1999, NU confirmed the permissibility of women become leaders on the condition that there is capability, integrity, and maintain a balance with their domestic role.

Keywords: Leadership, Women, Aswaja, Moderation.